Kemendagri gelar Webinar dengan ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah) dan PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Se Indonesia) untuk sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan penyelenggaran Pilkada 2020 Aman Covid-19 dan Demokratis, di Jakarta, Rabu 17/06/2020
TIRAS.id — Penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 adalah bagian dari upaya menjalankan demokrasi sekaligus memastikan rakyat dapat menggunakan haknya dengan aman dari terinfeksi COVID-19.
Untuk itu diperlukan dukungan para profesional dan praktisi kesehatan termasuk para penyelenggara rumah sakit untuk turut berada di garis depan memberikan pendidikan sekaligus keyakinan kepada masyarakat bahwa Pilkada dengan protokol kesehatan yang tepat dan disiplin aman dari penularan COVID-19.
“Teman-teman di dunia kesehatan harus ikut berkontribusi, berjihad bersama kita untuk menjalankan dan menyehatkan demokrasi sehingga rakyat kita tidak akan jadi korban pandemi. Kami tidak punya andalan lagi,” kata Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri).
“Teman-teman dari PERSI dan Arsada harus berdiri di depan, memberikan pendampingan pada proses Pilkada ini. Ini momentum yang unik,” demikian Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik dalam Webinar bertajuk Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis hari ini, 17 Juni 2020.
Webinar ini merupakan hasil kerjasama dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Selain Akmal Malik, turut menjadi pembicara pada webinar ini adalah Stafsus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, Direktur FKKPD Kemendagri, Makmur Marbun, Ketua Umum PERSI, Kuntjoro Adi Purjanto dan ketua Umum Arsada, Dr. Heru Ariyadi, yang diwakili oleh Sekjen Arsada, Khafifah Any. Turut juga memberi saran ketua Dewan Penyantun PERSI, Umar Wahid,
Di hadapan para direktur rumah sakit dari berbagai daerah di Indonesia yang mengikuti webinar, Akmal Malik mengatakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dilaksanakan dalam kondisi unik.
Keunikan itu ialah adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya protokol kesehatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari tertulang oleh virus corona. Untuk itu diperlukan peran para profesional, praktisi, dan pakar kesehatan memberikan kepercayaan kepada publik.
“Ini adalah kesempatan bagi dunia kesehatan, bahwa melalui even politik ini kita bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat, bahwa kita mekaksanakan demokrasi yang menghargai nilai-nilai kesehatan,” kata Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
Akmal Malik mengatakan, sosialisasi protokol kesehatan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pelaku dunia kesehatan merupakan bagian dari upaya penyelamatan dan penyehatan rakyat.
Dengan sosialisasi protokol kesehatan Pilkada, lanjut dia, masyarakat juga sesungguhnya diajak menjalani transformasi kehidupan menjadi lebih sadar kesehatan, yang sangat penting untuk menggerakkan hidup yang lebih baik di masa depan.
“Presiden sudah menggulirkan new normal. Siapa yang akan mengawal ini. Tentu ini menjadi ruang bagi kita semua, mendidik masyarakat kita untuk lebih peduli pada kesehatan,” kata Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
“Pilkada ini akan mendidik masyarakat berdemokrasi dengan sehat, yakni bagaimana protokol kesehatan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Ini tidak bisa kita hindari,” demikian Akmal Malik kembali mengajak peran besar dari profesional, praktisi, dan pakar kesehatan memberikan kepercayaan kepada publik.
“Diperlukan peran para profesional, praktisi, dan pakar kesehatan memberikan kepercayaan kepada publik” —
