“Musuh politik” Jokowi ini mencuit sesuatu yang membuat pendukungnya terhenyak.
Kali ini, di awal 2021 Fahri Hamzah (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019) tak lagi sebagai sosok politikus yang kerap mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat Jokowi.
Pria kelahiran 10 November 1971 melontarkan cuit mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang sedang bekerja dalam senyap mengusut #megaskandalkorupsi ASABRI.
“Ini saatnya memberikan dukungan,” ujar Fahri Hamzah lewat twitternya.
Pria kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971 ini pertama kali dikenal publik saat dirinya berdemo pada era reformasi 1998.
Fahri Hamzah menepis kabar dukungannya ke Kejaksaan karena telah terima penghargaan Bintang Mahaputera.
“Kalau kerja bagus untuk bangsa, ya kita dukung,” ujar fahri yang memang 15 tahun jadi anggota DPR dan beberapa tahun jadi anggota MPR.
Dalam cuitannya di Twitter, Fahri berharap Kejagung dapat menuntaskan kasus Jiwasraya dan ASABRI. Sebab menurutnya, ada dugaan kerugian negara yang besar dari kasus tersebut.
Fahri kesal dengan koruptor itu dan kemudian memberi dukungan karena Jaksa Agung yang sekarang termasuk berani, setelah Jiwasraya, diungkap ASABRI bahkan sedang dalam proses Korupsi BPJS Tenaga Kerja.
Di kasus ASABRI, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sebidang tanah dengan luas 3,2 hektare terkait kasus korupsi PT Asabri (Persero) di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
Sebelumnya, penyidik (Kejagung) juga tengah bergerak untuk menindaklanjuti temuan 27 aset milik tersangka mantan Dirut ASABRI. Ada 31 sertifikat, kapal tanker 20 kapal lain termasuk mobil Ferari juga yang disita.
Kejaksaan sedang menjalankan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya Kejaksaan RI menjaga ‘kebersihan’ institusi.
Bagi Jokowi, kejaksaan juga merepresentasikan wajah pemerintah terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan mengawal pembangunan nasional. Tanpa kejaksaan yang bersih, Jokowi menyebutkan, satu pondasi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia otomatis tergerus.
Jokowi mengapresiasi upaya kejaksaan yang terus mengupayakan pengembalian aset negara yang dikorupsi. Sebagai pemegang kuasa pemerintah, katanya, kejaksaan juga harus bekerja keras untuk menyelamatkan aset-aset negara.
