TIRAS.id –– Bandung — Obligor Nakal yang Serahkan Aset Bermasalah Adalah Tindak Pidana: Perkuat Pemulihan Keuangan Negara
Pada acara Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelaksanaan Wewenang Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diadakan di Hotel Hilton Bandung pada 26 Juli 2023, Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) Yulius menegaskan pentingnya para obligor BLBI menyerahkan aset ke negara dengan status “free and clear.”
Ia juga menegaskan bahwa para obligor yang menyerahkan aset bermasalah merupakan tindakan pidana dan harus bebas dari utang piutang maupun persoalan hukum.
Dalam paparannya, Yulius menyatakan bahwa sudah benar tindakan pidana yang dikenakan kepada para obligor BLBI yang menyerahkan aset-asetnya ke negara, namun aset tersebut terbukti tidak bersih dari masalah atau tidak “clear and clean.”
Dalam konteks ini, “clear and clean” berarti aset bebas dari utang piutang dan tidak memiliki masalah hukum yang menghalangi proses penyerahan aset ke negara.
Obligor nakal yang menyerahkan aset bermasalah kepada negara akan merugikan negara secara signifikan. Aset-aset bermasalah tersebut tidak dapat dijual, sehingga negara tidak dapat mendapatkan penggantian kerugian dari aset tersebut.
Oleh karena itu, para obligor BLBI seharusnya memenuhi kriteria “clear and clean” sesuai dengan skema Master Settlement And Acquisition Agreement (MSAA).
MSAA menjadi acuan yang menetapkan bahwa semua aset yang diserahkan ke negara harus bersih dan jelas statusnya tanpa adanya masalah atau kendala yang dapat menghambat proses penyerahan aset.
Pembayaran utang dari pengemplang BLBI menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan mengenai aset dalam MSAA dan mendukung pemulihan keuangan negara.
Yulius menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam pengemplangan BLBI wajib membayar utangnya kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab.
Keterbukaan dan kejelasan mengenai aset yang diserahkan sangat penting dalam konteks MSAA, karena hal ini memastikan bahwa negara mendapatkan aset yang bersih dan dapat dijual untuk mengganti kerugian negara akibat kasus BLBI.
Dengan adanya pemenuhan kriteria “clear and clean” dalam MSAA, proses pemulihan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
Sebagai kesimpulan, para obligor BLBI harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam MSAA untuk menyerahkan aset ke negara dalam keadaan “free and clear.”
Tindakan pidana akan dikenakan kepada obligor nakal yang menyerahkan aset bermasalah, yang pada akhirnya akan merugikan negara.
Kejelasan dan keterbukaan mengenai aset yang diserahkan akan memperkuat pemulihan keuangan negara dan memastikan negara mendapatkan penggantian kerugian yang layak.
Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan ekonomi negara dan penguatan integritas pemerintahan.
BACA JUGA: majalah MATRA edisi Juli 2023, klik ini
