TIRAS.id — Mutilasi empat warga masyarakat sipil, di Timika adalah tantangan berat bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk belajar menyampaikan kejujuran terkait pelanggaran ham kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perlakuan tidak Manusiawi yang dilakukan Enam Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupatan Timika Provinsi Papua, menampar Wajah dan mencitrai Negara Kesatuan Republik Indonesia di Dunia Internasional terkait penegakan HAM di Indonesia.
Hal ini merupakan tantangan berat bagi Pemerintah Indonesia yang selama ini membagun kebohongan terkait situasi pelanggaran ham di Perserikatan Bangsa-Bangsa
Saya sempat di tanya dan diwawancarai?
Seorang wartawan, pertanyaannya begini Pak Theo apakah masyarakat akan membangun kepercayaan terhadap Intitusi TNI yang ada di Papua atau menurut pak Theo Bagimana ?
Saya menjawab sambil tertawa, bagaimanana masyarakat mau percaya kepada Intitusi TNI, kalau perlakuan anggota TNI melakukan pembunuhan dengan sangat sadis.
Kalau kita berbicara soal kepercayaan, menurut saya krisis kepercayaan terhadap Warga masyarakat sipil terhadap Intitusi TNI sudah tidak percaya lagi.
Ya, mungkin di daerah Indonesia lain, pasti percaya intitusi TNI. Akan tetapi, untuk orang Asli Papua sulit percaya TNI dan untuk membagun keperayaan itu kembali membutuhkan waktu yang lama.
Pertanyaan berikut yang ditanyakan, apakah memang anggota TNI di Papua selalu menjual senjata?
Saya sampaikan pertanyaannya bagus, memang di tanah Papua sering terjadi berdagangan senjata dan Amunisi, yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota TNI dan Polri, dan itu yang terjadi di tanah Papua.
Maaf saya bukan menyalahkan intitusi di sini tetapi perlakuan oknum anggota TNI kita semua telah ketahui dan hal itu terjadi di Papua.
Karena ada pengalaman dan praktek-praktek penjualan senjata dan amunisi, maka 6 anggota TNI yang bertugas di Timika Provinsi Papua telah merancang praktek-praktek yang dimaksud.
Sehingga kemarin, enam anggota TNI memancing 4 warga masyarakat sipil untuk menjual senjata dengan harga Rp. 250.000.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta).
Dan apakah senjata yang merupakan sebagai alat Negara memang harus diperdagangkan dengan carah menawarkan dengan harga murahan begitu?
Lalu menewaskan masyarakat sipil yang tidak tahu masalah apa-apa, diperlakukan dengan cara pembunuhan sadis.
Dan menurut saya ini tindakan yang paling Jahat di dunia ini.
Tindakan 6 anggota TNI di Kabupaten Timika Provinsi Papua, menguji iman dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk belajar dengan jujur untuk menyampaikan situasi HAM di tanah Papua.
Yang selama ini kita ketahui bahwa Pemerintah Indonesia sering dan selalu membangun pembohongan kepada masyarakat Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang umum PBB terkait pelanggaran Ham di Tanah Papua.
Sebagai pembela ham sangat meragukan apakah Pemerintah Indonesia akan membuka diri dan mengaku kesalahannya, terkait pembunuhan sadis dan keji di Timika?
Karena biasanya, Pemerintah Indonesia selalu bohong di PBB terkait situasi pelanggaran ham yang terjadi di tanah Papua.
Dan belajar bohong bagi Pemerintah Indonesia sudah menjadi permanen. Sekalipun masyarakat Internasional selalu mendesak dalam Sidang PBB agar penyelesaian pelanggaran hak Asasi Manusia di Tanah Papua untuk segera diselesaikan.
Namun Pemerintah Indonesia selalu membantah peryataan masyarakat internasional melalui sidang umum PBB seolah-olah masyarakat internasional tipu atau bohong dalam sidang.
Apakah pemerintah Pusat dalam hal ini kementrian luar Negeri akan menyampaikan dengan jujur kepada PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ini terkait empat warga Masyarakat sipil yang di mutilasi di Timika ataukah hanya akan sampaikan upaya-upaya yang dilakukan?
Karena menurut saya, kejadian mutilasi empat warga masyarakat sipil adalah tamparan wajah bagi Pemerintah Indonesia di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ).
Untuk Pengakuan Permerintah Indonesia terhadap kejadian yang dimaksud, kita menunggu di episode berikut.
Apakah Pemerintah akan menyampaikan secara jujur atau tidak ?
Pemerihtah Indonesia juga perlu belajar dan ketahui adat isti adat Orang Asli Papua.
Bahwa orang-orang yang selalu bohong dan menyembunyikan kebenaran dibalik dari kebohongan yang dimaksud secara budaya orang tersebut akan mengalami masalah dan tantangan.
Ibarat Pemerintah Negara Republik Indonesia, seperti adat isti adat yang saya jelaskan di atas.
Karena tidak pernah jujur dan mengakui dengan terburuknya situasi pelanggaran HAM di tanah Papua, maka Pemerintah selalu saja menghadapi masalah dan tantangan yang memang sulit untuk dikendalikan.
Semua ini dapat terjadi karena Pemerintah selalu menyembunyikan kebenaran dibalik dari kebohongan yang dilakukan selama ini.
Empat korban warga masyarakat sipil yang dimutilasi oleh 6 anggota Tentara Nasional Indonesia adalah menantang wajah Permerintah Indonesia.
Terhadap kejujuran dan pengakuan dari masyarakat Internasional terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.
Saya yakin dan percaya bahwa, empat warga masyarakat sipil yang mutilasi 4 di Timika sewaktu-waktu akan menjadi sorotan utama dari masyarakat Internasional terhadap pemerintah Indonesia.
Kalau saya kutip kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon https://news.detik.com pada tanggal 1/9/2022 ia mengatakan kasus warga di Papua yang dimutilasi prajurit TNI sangat serius.
Dan yang dipermalukan, bukan cuma kombatan yang kita hantam, tapi warga sipil kita mutilasi, dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo.
“Tentara memutilasi orang sipil, dan itu disampaikan kepada ibu kementrian, luar Ibu Retno.saat rapat kerja di gedung MPR/DPR, Kamis (1/9/2022).
Dia menilai kasus mutilasi di Papua merupakan pelanggaran HAM, dan bisa berdampak pada pergerakan kelompok di beberapa negara. Jika itu sudah terjadi, kata dia.
“Saya dengar ini ada gerakan kecil pelan di Black Caucus ini, membawa isu ini, Black Caucus ini sudah cukup terbukti, once mereka bersatu, Eropa dan Amerika dan tentu Australia dan Salomon. Kata Efendi anggota DPR Fraksi PDIP
Terkait kejadian pembantaian di Timika terhadap 4 Warga masyarakat sipil, saya merokomendasikan beberapa hal sebagai berikut, sekalipun memang Indonesia tidak mungkin akan upayakan rekomendasi saya saya hanya tuangkan saran dan pikiran dalam artikel ini.
1. Pemerintah Indonesia mengijinkan Komisi Tinggi Ham PBB untuk masuk ke Papua, guna melakukan pemantauan tetang Dugaan pelanggaran Ham
2. Pemerintah Republik Indonesia Ijinkan Wartawan Internasional untuk masuk di Papua
3. Mendorong dialog yang difasilitasi oleh pihak ke tiga yang Netral, seperti yang dilakukan di Helsinki untuk Aceh pada tanggal 15 Agustus 2005.
Saya membaca media lokal, yang terbit pada Senin (29/8/2022). Bahwa Pangdam XVII/ Cenrawasih Mayjen TNI Tegu Muji Angkasa menangkapi pertanyaan Wartawan soal isu empat warga sipil yang dibunuh secara sadis di Timika, Papua diduga terlibat kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Saya berharap kepada Pangdam Bahwa tidak mengeluarkan pernyataan seperti ini, kasus ini sudah sangat jelas, kalau pembunuhan sadis itu tidak dilakukan oleh Anggota Militer mengapa anggota mau ditahan.
Menurut saya Pangdam memancing emosi keluarga korban Mutilasi, seorang pemimpin harus bicara dengan bijaksana.
Yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga kita daoat sekesaikan dengan otak dingin.
Seorang pemimpin harus menunjukan barang bukti bukan asal omong dan menduga-duga.
Kalau memang pangdam XVII/ Cenrawasih Mayjen TNI Tegu Muji Angkasa merasa ada dugaan keterlibatan KKB, saya harap Pangdam membuktikan dan menunjukan barang bukti yang valid.
Ini tindakan yang sangat sadis dan menyakiti keluarga dan semua orang Asli Papua.
Oleh karena ini, seorang pemimpin bicara dengan bijaksana, jangan bicara agar keluarga korban dan orang Asli Papua tambah marah dan emosi.
Pak Pangam menurut saya penyelesaian melalui Proses hukum bukan menjadi jaminan dan menyembuhkan hati keluarga korban, penyelesaian proses hukum hanya sebagai.
A. Karena pelaku dan korban adalah bagian dari Warga Negara maka proses hukum di dahului, karena Hukum merupakan panglima tertinggi di negara ini.
B. Sebenarnya Proses hukum juga bukan menjadi jaminan bagi keluarga korban 4 warga masyarakat sipil, saya percaya mereka tidak pernah akan melupahkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi.
C. Proses Hukum dilakukan, hanya sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menghindari sorotan masyarakat Internasional, terkait dengan Mutilasi terhadap 4 Warga masyarakat sipil.
Terkait dugaan pangdam bahwa pembunuhan empat warga masyarakat sipil ada keterlibatan KKB, untuk itu saya berharap kepada XVII/ Cenrawasih Mayjen TNI Tegu Muji Angkasa membuktikan barang bukti, untuk menyakinkan keluarga korban.
