TIRAS.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membantu penyelesaian klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2021.
Anggaran ini ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.
Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Sri Mulyani menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu Jiwasraya.
Bantuan kepada Jiwasraya berupa PMN ini akan masuk ke BPUI sebesar Rp 20 triliun. Anggaran BPUI ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,28 triliun.
“BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah (dana nasabah) Jiwasraya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2020).
“Sulit untuk diterima nalar sehat kita semua, ada penggarongan duit rakyat yang dilakukan secara sistematis terencana dengan uang yg sangat besar,” ujar Ali Irfan, aktivis yang juga seorang dosen berkomentar soal kasus “Jiwasraya.”
Puluhan triliun uang rakyat dirampok oleh sindikat tapi perhatian kita terhadap kasus ini tidak cukup serius.
Pemerintah pun dinilai tidak tegas dan justru melindungi Jiwasraya yang sudah bangkrut “ludes” dijarah perampok berdasi.
Sudah seharusnya Jiwasraya “disuntik mati” dan menjadi monumen kebangkrutan nasional jika BUMN menjadi “sapi perah” oleh segelintir orang.
Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan terdapat tujuh arena investigasi yang harus disentuh, jika ingin mengusut tuntas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Pertama, berapa besar kerugian perusahaan. Kedua, mengapa keuangan bisa jebol. Ketiga, siapa pelaku yang membuat jebol. Keempat, apakah aliran dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik.
Kelima, berapa besar uang rakyat yang harus dijamin dan dikembalikan. Keenam, apakah terdapat kaitan modus kejahatan Jiwasraya dengan kasus lainnya.
Terakhir, bagaimana solusi dan penyelesaian kasus tersebut. “Terkait jumlah kerugian, apakah benar jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar Rp 13,7 triliun?
Benarkah Asabri juga mengalami kerugian Rp 10-16 triliun? Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan dana investasi perusahaan pada saham berkinerja buruk?
Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak?
Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?”
Menurut SBY, investigasi penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga masyarakat. Sebab, kasus korupsi Jiwasraya dicurigai mengalir ke tim sukses pemilu 2019 lalu.
“Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan “bailout” Bank Century.
Untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan patut dilakukan. Biar gamblang dan rakyat mendapatkan jawabannya,” SBY mengklarifikasi.
SBY mengatakan kasus Jiwasraya plus skandal pada jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
“Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk,” tulis SBY.
Bahkan selain Jiwasraya dan Asabri, tulis SBY, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Untuk diketahui, penanganan kasus Jiwasraya sudah dilakukan dalam kurun satu dekade. Kasus itu kembali ramai dibicarakan sejak Desember 2019 ketika diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
Kejagung mencatat ada indikasi korupsi direksi lama serta 13 manajer investasi dan mafia pasar modal dengan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Pemerintah hingga kini masih mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sidang terdakwa Jiwasraya masih terus berlangsung.
