TIRAS.id — “Presiden Jokowi itu suka orang yang kerja. Tidak perduli latar belakang agama,” ujar Asri Hadi, aktivis anti narkoba sejak jaman Bakolak Inpres 71 menimpali pendapat kontroversi soal agama dan Kapolri termuda, maka banyak tuntutan dirinya untuk terus memperkuat soliditas Polri.
Asri Hadi bersaksi, bagaimana dirinya sangat kagum dengan Listyo yang saat menjabat Kabareskrim, membentuk tim khusus berantas narkoba.
Dalam beberapa bulan dibentuk, hasil temuan tim “merah putih” itu dari bentukan Komjen Listyo Prabowo ini mengalahkan setahun barang selundupan yang BNN ungkap. Artinya, selama ini banyak yang bocor dalam penanganan masalah narkoba selama ini.
Langkah taktis tim merah putih membuat banyak aktivis anti narkoba menilai, bahwa kita perlu sosok berintegritas saat ini.
“Kita jujur saja, kalau mau membersihkan lantai kotor, ya harus dengan sapu yang bersih,” demikian Asri Hadi Pemred Indonews yang juga Bendahara Asosiasi Media Digital (AMDI) ini mengingatkan kita semua.
“Ya, saya yakin Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si bisa menjamin keamanan agenda nasional dan internasional dalam mendukung bakti negeri bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Toni Suhartono, Ketua Yayasan Jokowi Center Unggul Indonesia Maju (JCUIM).
Toni Suhartono menyebut Listyo sebagai sosok yang rendah hati dan pandai mendengar yang dimilikinya akan banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai TB1 (Kapolri).
“Kapolri hak prerogatif Presiden,” ujar Komjen (purn) Ahwil Lutan, mantan Duta Besar Meksiko. Pria yang di jaman Presiden Gus Dur menolak jabatan Kapolri yang ditawarkan kepadanya.
Polisi profesional ini menegaskan, Presiden memilih itu pasti sudah tahu ketokohan dan profesionalitas sosok orang yang dipilih adalah orang yang jujur, bersih dan kredibel.
Dalam uji kelayakan tersebut, Listyo sempat menginformasikan kepada anggota Komisi III DPR RI bahwa dirinya hadir dengan didampingi anggota Polri dari berbagai angkatan, yaitu angkatan 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, dan para juniornya.
Beberapa nama pejabat Polri yang hadir mengantar Listyo menjalani uji kelayakan tersebut, antara lain Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto, Kadiv Propam Irjen Pol. Ferdi Sambo, dan Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada.
“Jadi, saat ini Polri solid Pak,” kata Listyo Sigit.
Perwira jebolan Akademi Kepolisian tahun 1991 itu ingin menunjukkan internal Polri tetap solid setelah penunjukan dirinya sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi.
Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang hadir mengantarkan Listyo Sigit menjalani uji kelayakan pun menegaskan hal yang sama bahwa pergantian pucuk pimpinan di Polri merupakan sebuah keniscayaan.
Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
Konsep tersebut merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (PROfesional, MOdern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah atau problem oriented policing.
Dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.
Dengan Polri Presisi, dia berharap dapat mengubah “wajah” Polri di hadapan masyarakat. Hal ini terkait dengan banyak mendapatkan kritik, masukan, dan pendapat warga terkait dengan kinerja Polri.
Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas, Gardi Gazarin mengatakan, tantangan yang harus bisa dilalui oleh Komjen Listyo ialah bukan hanya mencegah kejahatan konvensional melainkan mampu menjaga soliditas.
“Pertama, tantangan masalah aksi teror atau kelompok radikal lainnya. Tapi yang penting kalau saya cermati masalah soliditas internal Polri dengan soliditas tinggi maka apapun tantangannya, ke depan akan lancar,” katanya dalam diskusi virtual yang diadakan Beranda Ruang Diskusi dan dipandu Yophiandi dari Kompas TV, Jumat (22/1).
Apalagi selama ini pergantian Kapolri dalam kurun waktu setahun hingga dua tahun belakangan tidak pernah lepas dari soliditas. Hal itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
“Kan apalagi era pandemi dicari soliditas internal, menyusul dengan institusi terkait. Seperti TNI kemudian dari Satgas Covid-19 termasuk dengan stake holder lain,” jelasnya.
“Dari Kapolri sekarang yang dibutuhkan kekompakan. Karena dengan Kapolri ini kompak di internal maupun di luar saya yakin semua beres,” tambahnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi menyatakan, ketika Presiden sudah menunjuk satu nama menjadi Kapolri, maka di tubuh Pori semuanya akan ikut nurut.
“Ketika Presiden sudah menunjuk satu nama. Maka di internal biasanya manut jarang sekali ada dinamika yang akan membuat terbelah dan sebagainya,” imbuh Prof. Muradi.
Mengenai penunjukan Kapolri yang statusnya lebih muda dari angkatan Polri lainnya sudah pernah terjadi sebelum masa reformasi. Dia memandang hal tersebut tidak masalah.
“Penunjukan Kapolri yang lebih mudah, saya kira bukan pengalaman pertama. Kalau di era reformasi dua kali. Sebelumnya ada zaman pak Harto jauh lebih muda. Saya kira normal-normal saja,” ujarnya.
Menurutnya pembawaan calon Kapolri tunggal itu cukup supel. Apalagi ketika DPR menyetujuinya menjadi Kapolri, Listyo langsung melakukan kunjungan ke petinggi partai politik.
“Pak Sigit punya pendekatan yang mirip dengan Pak Tito. Ini memang agak lebih lentur mugkin lebih banyak bergaul juga dengan berbagai pihak. Salah satunya politisi,” tuturnya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara menyebut salah satu tantangan ke depan Kapolri adalah menurunkan angka aduan kepolisian. Karena hampir setiap tahun angkanya peringkat pertama, sebagai institusi yang paling banyak diadukan.
“Pekerjaan rumah bersama kita. Bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tapi jadi tanggung jawab Komnas HAM. Bukan soal bicara kasus saja, tapi ada peningkatakan kapasitas,” kata Beka.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono meyakini, bahwa calon Kapolri Komjen Listyo dapat membawa instutusi Polri menjadi semakin baik. Serta lebih dicintai oleh masyarakat
“Ke depan komitmen dari Komjen Listyo ketika menjadi Kapolri nanti bagaimana membawa institusi ini lebih baik. Dipercaya dan dicintai oleh masyarakat,” jelas Rusdi.
Sementara itu Ahli Pers Dewan Pers yang juga Dosen Hukum Media Universitas Atma Jaya Christiana Chelsia Chan berharap kepada Kapolri baru agar MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia dapat disosialisasikan hingga ke seluruh jajaran kepolisian resort agar masalah terkait pemberitaan diselesaikan di Dewan Pers sesuai dengan UU 40/1999 tentang Pers.
“Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 pasal 4 ayat 1 menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Chelsia.
Chelsia menyatakan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya, dan juga agar Polri tidak melakukan kriminalisasi wartawan melalui UU ITE, seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
“Pasal 8 UU Pers memberikan wartawan dalam melaksanakan tugas profesi nya mendapat perlindungan hukum,” pungkas-nya.
