TIRAS.id — Kapuspen Kemendagri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Plt Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar berbicara dalam webinar bertajuk, ” Strategi dan Tantangan Penerapan New Normal di Daerah.
Acara digelar Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) di Jakarta, Jumat (5/6/2020).
Selain Plt Dirjen Polpum, webinar itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa, Agustin Teras Narang, Ketua Komite DPD I dan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI,Benidiktus Papa.
Nara sumber menceritakan bagaimana Covid-19 yang kini jadi pandemi karena telah mewabah ke seluruh dunia, telah membuat banyak negara kelabakan mengatasinya.Tidak terkecuali negara maju.
Covid adalah wabah yang sama sekali baru. Cepat menyebar dan menular. Disiplin menerapkan protokol kesehatan, menjadi kunci dalam menanggulangi wabah ini. Termasuk di era new normal yang akan disongsong.
“Selama pandemi, banyak yang sudah dilakukan Kemendagri dalam mendukung penanggulangan Covid-19. Terutama mendukung kerja pemerintah daerah dalam menangani penyebaran virus ini,” ujar Bahtiar Kapuspen Kemendagri.
Bahtiar menyebut, salah satunya, membagikan buku panduan penanganan Covid-19 yang disusun Tim Kesehatan Wuhan atau Tiongkok yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku ini telah dibagikan ke daerah, untuk jadi rujukan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19.
“Buku ini menjadi pedoman Pemda dan pada akhirnya yang disampaikan tadi bahwa pertahanan yang terpenting adalah setiap warga negara disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
Karena itu, kata dia, terutama di era new normal ini, yang harus didorong semua pihak adalah disiplin nasional. Perlu mobilisasi kekuatan nasional dalam menghadapi musuh yang tidak terlihat ini.
Salah satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi adalah keharusan atau selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak.
`Masker saya kira semua warga negara bisa melakukan, kemudian selalu cuci tangan (pakai sabun), itu pastinya kalau kita disiplin bisa semua lakukan tanpa negara yang harus menyiapkan. Jaga jarak. Semua bisa kita lakukan. Kemudian selalu membersihkan peralatan-peralatan di rumah dan yang lebih penting lagi setelah kita menghindar jangan sampai masuk dalam tubuh kita dengan tiga tempat bagian tubuh kita, mulut, mata dan hidung. Maka ini yang harus selalu kita tutup dengan jaga jarak dan seterusnya,” ungkap Bahtiar.
Presiden Jokowi sendiri, kata Bahtiar, telah menyampaikan bahwa saat ini arah kebijakan Pemerintah adalah mendorong agar semua orang tetap produktif selama pandemi, tapi dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Sehingga mata rantai penyebaran virus bisa diputus. Selain perlunya penyesuaian di berbagai aspek kehidupan baik aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk politik, kesehatan, sosial, ekonomi dengan berpedoman pada tatanan kehidupan baru.
“Kita menggunakan konsepsi membangun tatanan baru yang produktif, tapi aman dari Covid-19,” ujar Baktiar.
Ini arah kebijakan yang sedang dikawal oleh Pemerintah tentu dengan Pemda karena memang data-data menunjukkan bahwa kemungkinan pandemi Covid-19 ini akan berlangsung dalam jangka panjang.
Pada akhirnya kita baru bisa percaya diri itu bisa selesai atau bisa terkendali betul, apabila sudah menemukan antivirusnya, ” ujarnya.
Intinya, masih menurut Baktiar, segala aspek kehidupan di era tatanan kehidupan baru ini harus aman dari bahaya Covid-19. Karenanya saat ini Kemendagri bersama Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan ditugaskan untuk mendorong daerah melakukan inovasi-inovasi produktif yang bisa mendukung tatanan kehidupan baru yang aman dari Covid-19. Dan sebenarnya juga di beberapa daerah, inovasi-inovasi itu sudah berjalan.
” Misalnya di Salatiga ada pasar tetap dengan protokol Covid-19. Ada juga pabrik-pabrik yang mulai berjalan tapi dengan protokol Covid-19,” ujarnya.
Pada minggu-minggu ini, Kemendagri mendorong kepala daerah dengan melakukan lomba inovasi Covid-19, sehingga bagi daerah lain bisa menjadi contoh. Nanti (pemenang) akan diberikan apresiasi untuk stimulan.
Oleh karenanya,”Bapak Mendagri menyampaikan bahwa saat ini adalah ujian bagi kepemimpinan dan semuanya baik di nasional, maupun pemimpin daerah, pemimpin masyarakat termasuk ormas ini terlibat. Disaat-saat seperti inilah diuji kualitas kepemimpinan kita semua bagaimana menghadapi situasi ini.”
Bahtiar juga memaparkan bentuk dukungan Kemendagri dalam menyongsong tatanan kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Bentuk dukungan itu antara lain, pembagian beberapa buku elektronik tentang penanganan dan penanggulangan Covid-19 kepada daerah.
Buku yang dibagikan antara lain, buku pedoman manajemen bagi Pemda dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya serta buku pedoman umum menghadapi pandemi Covid-19 bagi Pemda tentang pencegahan, pengendalian, diagnosis dan manajemen. Buku lainnya yang dibagikan adalah buku pedoman penerapan masyakarat produktif dan aman Covid-19.
“Buku- buku ini merupakan pedoman bagi Pemda dalam penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 yang meliputi aspek kesehatan, kesiapan badan usaha dan masyarakat, protokol publik dan tahapannya, dan tahapan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Diharapkan dengan adanya buku-buku pedoman ini ada kesiapsiagaan, integrasi dan koordinasi yang baik dari berbagai sektor mulai dari kementerian atau lembaga terkait, Pemda, masyarakat, ormas serta mitra pembangunan.
Tidak hanya itu, Mendagri juga telah menerbitkan Kemendagri Nomor 440-882 tentang Perubahan Atas Kemendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Pedoman Tata Kelola Kehidupan Baru Aparatur Sipil Negara dalam Antisipasi Covid-19 di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.
Dalam Kepmendagri ini diatur tentang pencegahan Covid-19 secara umum yang meliputi cara pencegahan penyebaran, cara cuci tangan, pencegahan di lingkungan kantor atau tempat bekerja, pencegahan setelah melakukan aktivitas dan disiplin pegawai.
Kepmendagri juga mengatur tentang penyesuaian jam kerja. Serta pedoman tentang dukungan SDM aparatur yang meliputi penilaian kinerja, pemantauan dan pengawasan, tanggung jawab ASN dan disiplin pegawai. Juga dukungan infrastruktur.
Tidak hanya itu, Kemendagri juga telah menyusun usulan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020.
“Negara ini harus bangkit. Kita tidak boleh terus menerus terjebak pada keadaan ini. Harus kembali produktif tetapi keselamatan warga negara tetap di atas segelanya,” ujar Baktiar.
Keselamatan penyelenggra tetap di atas segalanya. “Kami juga harus menyampaikan secara sungguh-sungguh di forum ini, bahwa keputusan itu di ambil setelah berkonsultasi dengan seluruh unsur tapi bukan hanya bersama DPR dan KPU juga bersama Gugus Tugas, Kemenkes dan para pakar yang terkait bahwa kita memang harus melanjutkan kehidupan kebangsaan kita termasuk kehidupan politik kita,” ujarnya.
Terkait Pilkada dengan protokol kesehatan, Bahtiar mengatakan, sebagai referensi perbandingan ada kurang lebih 60 negara di dunia yang sedang atau akan melaksanakan Pemilu, termasuk Pemilu Lokal.
Sebagian besar diantaranya sudah selesai dilaksanakan. Misalnya Korea Selatan telah melakukannya di bulan Maret di saat puncak pandemi di negara tersebut.
Ada pula yang melakukan reschedule dan sebagainya tetapi hampir seluruh penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilu Lokal di berbagai negara itu juga tetap dilanjutkan tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat.
“Prinsipnya seluruh daerah dan pemerintah daerah dan Penyelenggara Pemilu siap melaksanakan dan mengawal Pilkada serentak 2020 yang tahapannya akan kita mulai pada 15 Juni yang akan datang,” dalam penjelasan jubir Kemendagri.
“Kami laporkan di setiap tahapan-tahapan ini sekarang sedang disipakan protokolnya. Misalnya pada saat pelantikan PPS yang kemarin tertunda bagaimana pelantikan itu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, melakukan verifikasi calon perorangan, begitu juga nanti pendaftaran pasangan calon ini disepakati dilakukan penyesuaian-penyesuaian mungkin dengan perwakilan dengan metode-metode tertentu, juga saat pengumuman pasangan calon dan seterusnya,” jelas Bahtiar.
Ia pun mengingatkan kembali, bahwa kunci yang utama di era new normal adalah kedisiplinan semua pihak untuk menjalankan protokol kesehatan dalam segala aspek kehidupan.
Khusus di bidang politik, terutama terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPU didukung oleh Kemendagri, Kemenkes dan Gugus Tugas sedang menyusun protokol-protokol kesehatan yang akan dipertajam oleh Gugus Tugas Daerah atau penyelengggara di daerah-daerah.
“Karena kondisi objektifnya atau kondisi geografis daerah tentu berbeda-beda. Kemudian kebiasaan warga masyarakat di tiap daerah juga berbeda-beda. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Sekali lagi normal baru yang diajukan pemerintah saat ini adalah membangunkan tatanan baru yang produktif dan aman Covid-19. Ini sesuatu yang harus kita dukung dan wajib kita dukung bersama-sama,” tutupnya.
