TIRAS.id — Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan oleh Menpan RB
Hari ini, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan secara resmi diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta.
Acara peresmian ini dihadiri oleh Pj.Bupati Bangkalan, DR. H. Arief M Edie, M.Si, yang didampingi oleh Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan.
MPP Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari 12 daerah di Indonesia yang diresmikan bersamaan, menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Meskipun MPP Bangkalan telah beroperasi sejak tahun 2020, peresmian ini ditunda hingga tahun 2023 karena adanya kekurangan yang perlu diperbaiki sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Keberadaan MPP di setiap daerah, termasuk Bangkalan, dianggap strategis sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membenahi setiap kekurangan guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat.
Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan terus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan bahwa proses dan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, MPP Kabupaten Bangkalan menyediakan 105 jenis produk layanan dengan melibatkan 13 instansi. Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik serta instansi vertikal yang terlibat terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas dan standar pelayanan publik.
Operasional MPP Bangkalan secara berkala dievaluasi oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB, Ombudsman perwakilan Jawa Timur, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peresmian MPP Kabupaten Bangkalan hari ini merupakan hasil dari upaya, komitmen, dan dukungan semua pihak, menandakan tonggak sejarah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah ini.
