Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengaku geram dengan keberadaan mafia tanah di Indonesia.
Selain investor yang menjadi korban, daya saing RI menurutnya terganggu imbas eksisnya mafia tanah yang memakan kerugian hingga triliunan rupiah tersebut.
“Mafia tanah yang mengambil keuntungan dari suatu hal yang tidak positif, itu membuat ekonomi kita cost-nya menjadi lebih tinggi. Sehingga menganggu daya competitiveness kita,” tutur pria yang disebut akan menjadi Dubes Amerika ini.
Rosan mengaku, banyak proyek-proyek infrastruktur yang dulunya menjadi korban kasus mafia tanah.
“Kebanyakan para investor juga yang banyak korban mafia tanah, kemudian proyek-proyek infrastruktur, itu jalan tol, itu kan banyak korban mafia tanah juga,” ujarnya.
Pihaknya pun menegaskan, pengusaha mendukung rencana pemerintah dalam membongkar aksi-aksi mafia tanah di dalam negeri.
“Ya kalau pemerintah sudah menyatakan membongkar mafia tanah ya bagus,” kata dia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menepis tuduhan bahwa pihaknya menganakemaskan pemilik modal asing ketimbang investor dalam negeri serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bahil mengatakan, ada tudinganyang berpikir bahwa pemerintah Jokowi mengutamakan investasi asing. Yang benar adalah, BKPM pada masa pandemi COVID-19 tidak hanya memikirkan bagaimana mendatangkan investasi dari luar negeri.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam luar biasa baik dari sisi laut, maupun hutan, cadangan tambang, pariwisata dan sebagainya.
Perlambatan ekonomi telah memberikan dampak bagi ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia. Berbagai upaya pun harus mulai dicari jalan keluarnya agar tidak terkena jerat itu.
Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Perusahaan-perusahaan Cina yang melakukan ekspansi ke Asia Tenggara, banyak yang memilih untuk pindah ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, suatu negara bisa dikatakan layak untuk investasi, jika memenuhi empat syarat, meliputi penduduk, hubungan antar penduduk, lingkungan, serta kerangka kerja negara yang mendorong tiap individu maupun perusahaan untuk melakukan investasi di berbagai sektor.
Semua pemangku kepentingan negeri ini perlu segera mencari solusi bagi kondisi investasi Indonesia. Mengapa negeri cantik ini menjadi kalah ‘seksi’ dibanding negara serumpun di Asean.
Jika investor sudah ada, seperti di kawasan pantai utara (pantura). Yang akan menjadi kota industri baru, kiranya dijaga dengan baik agar investor yang ada menjadi hengkang ke luar negeri.
Sekitar 14 tahun kemudian, tepatnya 23 September 2010, terbit izin reklamasi di pesisir pantai utara Tangerang, dari Dadap (Kosambi) hingga Kronjo seluas 9.000 hektare.
Reklamasi ini disebut dua kali lipat lebih besar dari reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini didanai Agung Sedayu Group, Salim Group, dan Tangerang International City (TIC).
Secara bersamaan, Pemkab Tangerang melakukan program penataan kawasan Dadap tahun 2013-2018.
Di kawasan itu akan dibangun rumah susun sewa, kampung deret nelayan, ruang terbuka hijau, islamic boarding school, dan masjid agung.
Tangerang akan menjadi pintu gerbang yang paling dinamis bagi pusat inovasi untuk mendukung peluang pengembangan, salah satu pusat komersial terbesar, dan juga menawarkan ruang dari fasilitas bisnis dan komersial.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan, kawasan yang akan ditata antara lain Dadap (Kosambi), Cituis (Pakuhaji), Tanjung Pasir (Teluk Naga), Tanjung Kait (Mauk), dan Kronjo (Kronjo).
Kepala Bidang Perencanaan, Prasarana, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy menyebut, revitalisasi kawasan itu juga menyediakan rumah layak huni, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, serta sarana perekonomian dan keagamaan.
“Harapannya, kualitas lingkungan masyarakat yang tinggal di sana menjadi meningkat,” kata Erwin sambil menyebut warga Kampung Baru Dadap sebenarnya tak menentang program penataan wilayah oleh Pemkab Tangerang.
“Setau saya yang sudah lahir sampai besar dan menjabat tiga periode sebagai kepala desa dan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang dua kali, tidak ditemukan unsur kategori mafia tanah di sini,” lanjutnya.
Direktur Eksekutif Tangerang Utara Community Centre Ahmad Baihaqi menambahkan masyarakat pantura memiliki harapan tinggi dengan kehadiran para pengembang.
“Masyarakat pantura sangat menantikan kehadiran pengembang untuk membuka lapangan pekerjaan dan gaji yang layak buat mereka,” ujar Baihaqi
Dirinya menilai hiruk pikuk narasi mafia tanah menjadi hantu di pantura Kabupaten Tangerang, jangan sampai membuat tersendat investor yang sudah berinvestasi dimana telah membantu pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan kultur budaya disini, dibutuhkan kehadiran pengembang yang berani menjawab tantangan bahwa kehadirannya berdampak positif buat masyarakat dan pemerintah daerah, baik pengembang yang sudah berdiri dan masih berproses,” tandasnya.
