tiras.id/ — Pelantikan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menandai babak baru di lingkar inti kekuasaan Prabowo Subianto.
Di Istana Negara, Senin pagi yang cenderung formal itu, Dudung tampil dengan pesan yang lugas: program prioritas presiden harus tuntas—dan cepat.
Dudung membuka pernyataannya dengan nada syukur, lalu bergerak ke inti mandat. “Bagaimana menyukseskan program strategis nasional… sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” katanya.
Kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan pekerjaan besar: merapikan mesin birokrasi yang selama ini kerap tersendat di simpul koordinasi.
Kantor Staf Presiden (KSP), lembaga yang kerap berada di antara dapur kebijakan dan etalase komunikasi publik, oleh Dudung hendak didorong menjadi simpul penghubung yang lebih responsif.
Jendral Dudung menjanjikan kanal komunikasi 24 jam bagi masyarakat—sebuah gagasan yang terdengar progresif, meski menyisakan pertanyaan tentang kesiapan sistem dan kapasitas respons negara.
“Keluhan masyarakat akan dibuka 24 jam,” ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi ambisi KSP sebagai jembatan langsung antara warga dan pemerintah. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan, membuka kanal aduan hanyalah separuh pekerjaan; menindaklanjuti secara konsisten adalah ujian sesungguhnya.
Di sisi lain, Dudung juga menekankan fungsi pengawasan. KSP, dalam visinya, bukan sekadar penyampai pesan presiden, melainkan pengawal implementasi.
Ia berbicara tentang evaluasi lintas kementerian dan lembaga, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah—wilayah yang selama ini menjadi sumber friksi kebijakan.
“Jangan sampai ada hambatan birokrasi,” katanya, seraya menambahkan opsi pemangkasan prosedur jika diperlukan. Pernyataan ini mengarah pada satu hal: upaya mempercepat eksekusi, bahkan bila harus mengorbankan sebagian kerumitan administratif yang selama ini dianggap perlu.
Dudung juga membuka kemungkinan inspeksi mendadak—sidak—sebagai instrumen kontrol. Ia meminta partisipasi publik untuk ikut mengawasi jalannya program pemerintah.
“Kalau tidak berjalan, kita tuntaskan,” ucapnya. Sebuah kalimat yang terdengar tegas, namun akan diukur bukan oleh retorika, melainkan oleh konsistensi tindakan.
Penunjukan Dudung memperlihatkan preferensi presiden pada figur dengan latar belakang militer untuk mengawal disiplin pelaksanaan program.
Dalam konteks ini, KSP berpotensi bergerak lebih agresif, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai eksekutor koordinasi.
Dan, tantangan utama tetap klasik: birokrasi Indonesia yang berlapis, kepentingan sektoral antar lembaga, serta tarik-menarik kewenangan pusat dan daerah.
Janji “tuntas dan cepat” akan diuji di sana—di ruang rapat panjang, di meja administrasi yang kerap berbelit, dan di lapangan yang tak selalu sejalan dengan rencana.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu kanal aduan 24 jam, tetapi juga hasil nyata. Sebab, dalam politik kebijakan, kecepatan bukan sekadar soal waktu—melainkan kemampuan menembus hambatan yang selama ini dianggap biasa.
Jadi Kepala Bakom, Qodari Siap Optimalkan Komunikasi di Tingkat Kementerian/Lembaga – Harian Kami
