NASIONAL

Staf Khusus Presiden Akhirnya Mundur

TIRAS.id

TIRAS.id —  “Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya,” kata Belva. “Semoga kita semua bisa segera keluar dari masalah pandemi yang berat ini,”  lanjutnya.

“Presiden Joko Widodo memahami alasan pengunduran dirinya itu,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Pramono mengatakan, Jokowi sejak awal mengajak Belva bergabung dalam pemerintahan karena ingin ada anak-anak muda yang bisa berkontribusi dengan gagasan-gagasan inovatif dan kreatif.

Seperti diketahui, pemerintah menggandeng 8 digital platform dalam mengeksekusi pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja.

Nantinya, peserta bisa memilih pelatihan yang diinginkan melalui 8 digital platform yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Yang ramai, adalah Ruangguru menjadi salah satu dari 8 digital platform yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelatihan bagi peserta Kartu Pra Kerja.

Partai Demokrat mempertanyakan keterlibatan Ruangguru karena salah satu stafsus milenial Jokowi, Belva Devara merupakan pendiri dan CEO Ruangguru.

Hal ini disampaikan oleh Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitternya, Selasa (14/2).

“Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp 5,6 triliun. Kini kita tahu apa guna pasal “kekebalan hukum” dalam Perppu COVID-19 itu,” kicau Rachland.

Rachland menilai sejak awal kebijakan Kartu Pra Kerja sungguh tidak perlu. Ia makin menyesalkan kebijakan ini setelah mengetahui, perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan miliki Stafsus Presiden.

“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK di mana-mana,” ujar Rachland.

Tapi, “Negara malah menyediakan Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden.”

Dalam kicauan selanjutnya, Rachland meminta Jokowi menghapus program pelatihan online dalam Kartu Pra Kerja. Ia mengusulkan agar anggaran Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun digunakan sebagai BLT untuk rakyat.

Selain itu, ia juga meminta agar BLT didistribusikan oleh bank pemerintah, bukan perusahaan milik Belva. Terakhir, Demokrat meminta Jokowi memecat staf khusus yang korup.

Berita mengenai staf khusus Presiden yang lain, juga ramai.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, surat Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, berpotensi digolongkan sebagai tindak korupsi.

Surat stafsus milenial berkop Sekretariat Kabinet itu berisi permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk melawan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Jika surat ini motifnya mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan, menurut Feri, dapat dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Kalau motifnya mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan dapat digolongkan kepada korupsi,” kata Feri.

 

 
Total Page Visits: 78 - Today Page Visits: 3
TIRAS.id

Tinggalkan Balasan