Rektor IPDN: “Kami Tak Ingin Pelaksanaan Pilkada Menimbulkan Klaster COVID-19 baru.”

oleh -2 views

Rektor Hadi Prabowo atau yang dikenal dengan inisial HP menuturkan, bahwa IPDN merupakan perguruan  tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mendapat tugas tambahan akademik.

Tugas itu adalah, memonitor pelaksanaan Pilkada Serentak di sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten pada 9 Desember 2020.

Seluruh praja utama atau praja semester akhir itu, kata Rektor Hadi, terlebih dahulu sudah mendapatkan pembekalan khusus untuk menjalankan tugasnya memonitor tahapan pelaksanaan pilkada di daerah-nya.

“Kami (IPDN) melalui satuan praja utama berinisiatif membantu pemerintah memonitor pelaksanaan pilkada di seluruh daerah,” ujar Hadi Prabowo.

“Apakah keseluruhan tahapan pelaksanaan pilkada mulai dari tahapan kampanye sampai kondisi di tempat pemungutan suara telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau tidak,” masih dalam penjelasan rektor Hadi.

Apalagi pilkada saat ini, kata dia, berbeda dengan pilkada sebelumnya yakni dilaksanakan di tengah pandemik COVID-19 yang diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan wabah COVID-19.

Terutama terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19,  niat sucinya adalah ingin memastikan bahwa pelaksanaan pilkada ini tidak akan menimbulkan klaster COVID-19 baru.

Ia menyampaikan mereka yang ditugaskan memantau pilkada merupakan bagian dari 6.266 praja IPDN Satuan Utama Praja, Nindya Praja, Madya Praja dan Muda Praja yang bersamaan dengan waktu cuti kuliah.

Mereka yang hendak cuti maupun bertugas memonitor pilkada, kata Hadi, sudah menjalani tes kesehatan seperti tes usap untuk memastikan tidak terpapar wabah COVID-19.

“Jika hasilnya negatif, maka mereka boleh melaksanakan cuti di daerah-nya masing-masing,” ucap pria kelahiran Klaten, 3 April 1960 itu.

Ia menambahkan selain memonitor, para praja juga menyebarkan kuesioner yang pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kuesioner dan semua dokumen ini setelah terkumpul akan diserahkan kepada Sekretariat Pemantau Pilkada IPDN,” katanya tentang  Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menerjunkan 862 praja utama.

Dalam memantau pelaksanaan Pilkada Serentak provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

“Juga dilihat situasi dan kondisi empirik serta kajian akademis di lapangan,” ujar Hadi Prabowo Rektor IPDN.

“Kami menugaskan 862 orang praja utama dengan rata-rata tiga orang praja di sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten,” jelas mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.