Presiden Belum Temukan Kepala BNN Yang Pas

  • Bagikan

S.S Budi Rahardjo selaku Ketua LSM Ridma Foundation mengkritisi situasi BNN saat ini

TIRAS.id — Benarkah Terjadi kekosongan Kepala BNN saat ini?  Pasalnya,  Komjen Heru Winako sudah pensiun pada 1 Desember 2020 yang lalu, sebagai polisi.

Hingga hari ini Presiden Jokowi belum mengumumkan siapa Kepala BNN yang baru.

Tak pelak,  “seolah kosong” posisi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kemudian dikaitkan dengan rotasi dan mutasi yang akan terjadi pada tubuh Polri. Terkait juga urusan Kapolri yang juga akan pensiun awal tahun 2021 mendatang.

Presiden  dalam proses mempertimbangkan banyak hal, disebut-sebut sedang mengkaji organik jenderal mana yang pas di  terkait isu terorisme, hingga  posisi orang nomer satu di tubuh kepolisian republik Indonesia.

Rumors nama-nama kandidat Tribrata satu beredar, dari delapan nama hingga 13 yang disebut masuk radar.

Pilihan “kuat”-nya apakah terhadap sosok jenderal beragama Kristen yang demikian loyal dan berintegritas atau sosok jenderal Islam, yang terlalu dekat dengan FPI.

Urusan ini, akhirnya menyeret sumber daya manusia di lembaga BNN yang  biasanya diisi oleh jenderal polisi berbintang tiga.

Ketika kandidat mantan kapolda metro jaya, dipersalahkan dalam kasus Habib Riziq.  Nama pego menguat di antara kandidat lain. Hanya saja, sosok ini lebih dianggap ahli dalam bidang terorisme yang sekarang ini sedang dibutuhkan.

LSM Ridma Foundation menilai Presiden mendapat info yang tak jernih dalam mengambil keputusan tepat, dari orang-orang sekeliling atau “ring satu”nya.

Tak ubahnya, ketika sempat ramai soal pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Irjen Pol Arman Depari yang sebelumnya telah dimutasi ke Mabes Polri dalam rangka memasuki masa pensiun sesuai Telegram Kapolri mendadak berubah. Irjen Pol Arman Depari kini justru dilantik kembali sebagai Deputi Pemberantasan BNN.

Pengangkatan kembali Irjen Polisi Arman Depari ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/2020 yang dikeluarkan bulan Juli 2020.

Keppres tersebut menyebutkan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN, Arman dilantik kembali sebagai Deputi Pemberantasan.

Alasan pihak Sekretariat Negara menerbitkan Keppres tersebut karena hanya ada nama Irjen Pol Arman Depari yang layak duduk di jabatan tersebut. Karena sosok Arman Depari memang polisi tipe pekerja keras. Dan karena waktu diketik, tak mendapat nama kandidat lain, yang diposisikan Deputi Berantas.

“Tak sekedar membingungkan, tapi keterlaluanlah. Kapan kesempatan buat junior dan ASN,” ujar S.S Budi Raharjo, sosok yang sejak dulu menjadi semacam watchdog untuk BNN.

Ketua Umum RIDMA Foundation SS Budi Rahardjo mengusulkan agar Kepala BNN yang dipilih adalah sosok yang  “ngerti” permasalahan narkoba. “Jangan karena hutang budi, dalam kasus tertentu,” ujarnya.

Jangan dipilih sosok yang sekedar senang acara seremonial, tapi kurang berinteraksi dengan wartawan atau orang-orang yang mengerti lapangan. Termasuk mau mendengar masukan dari aktivis NGO.

Kabar beredar dan sekarang berkembang adalah terjadi “tarik menarik” untuk mengisi Kepala BNN, terkait juga dengan urusan Tribrata satu. Termasuk disebut sosok itu harus orangnya T atau B.

Pasalnya, Kepala BNN juga memiliki alat sadap, yang kecanggihannya juga dimiliki seperti KPK. Jika sosoknya tak independen bisa “diorder” untuk menyadap sana ke sini, bukan hanya kepada bandar narkoba, tapi terkait politik atau bisnis tertentu.

“Harus  profesionalisme dan selalu berintegritas,” ujar Budi Jojo yang juga merupakan Ketua Asosiasi  Media Digital Indonesia mengingatkan sosok  yang tepat untuk mengisi Kepala BNN, yang sudah pensiun pada 1 Desember lalu.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *