HUKUM

“Penggiat Anti Penyalahgunaan Narkotika, Menaruh Harapan Besar Kepada Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin.”

TIRAS.id

TIRAS.id — Resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk periode 2020-2025. Muhammad Syarifuddin,  menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun.

Syarifuddin oleh banyak masyarakat disebut mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas untuk membawa Mahkamah Agung menjadi lembaga yang disegani rakyat.

Pasalnya, MA sebagai ujung tombak penegakan keadilan, memikul tanggung jawab yang tak ringan.

Pertanggungjawaban tugas dan kinerjanya tak hanya dihadapan manusia saja, melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

“Selamat bertugas Pak Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung yang baru,” ujar Anang Iskandar, dalam wawancara program Work From Home kepada TIRAS.id.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mantan Kepala Bareskrim RI itu setuju, Ketua MA ke 14 ini track record-nya sudah teruji.

Syarifuddin yang memulai karir hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 1981, hingga menjadi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada 2011, dan terakhir sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sejak 2016 ini terbilang tanpa masalah.

 

foto istimewa-Antara – Syarifuddin Ketua Mahkamah Agung Baru

***

“Integritas dan kapabilitas yang bersangkutan sebagai hakim sudah teruji dan terbukti,” ujar Anang Iskandar yang menyebut Mahkamah Agung merupakan sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam Trias Politika, yang perannya tak kalah penting dibanding kepresidenan (eksekutif) dan perwakilan rakyat (legislatif).

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Anang menyebut, merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan. “Penggiat anti penyalahgunaan narkotika menaruh harapan besar kepada Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin,” ujar Anang.

Mantan polisi yang kini menjadi dosen dan aktivis anti narkoba ini menyebut Ketua Mahkamah Agung yang baru ini, bisa “menularkan” integritas dan kapabilitas juga kearifan (wisdom).

Agar sang hakim meletakkan keadilan di atas dirinya. Dia harus bersandar hanya pada nilai keadilan dan kebenaran (truth and justice).

Syarifuddin juga diharapkan memiliki kemampuan manajerial, termasuk meningkatkan kualitas para hakim yang jumlahnya sekitar 8.000 hakim di seluruh Indonesia, yakni bagaimana dapat melahirkan hakim-hakim yang bersih, jujur dan  amanah.

Ketua MA Syarifuddin pasti sanggup menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya dengan tetap menjaga marwah dan independensinya sebagai lembaga utama tempat berlindung bagi para pencari keadilan (justice seeker). Pada titik inilah faktor kepemimpinan (leadership) menjadi sangat penting.

***

“Supaya Ketua Mahkamah Agung meningkatkan kualitas hakim agar mampu dan memahami arti dekriminalisasi penyalah guna narkotika,” ujar Anang Iskandar, yang menyebut sebaiknya, penyalah guna narkotika yang menjadi terdakwa perkara narkotika tidak diberikan sanksi penjara melainkan diberikan sanksi rehabilitasi.

Anang iskandar perlu menyampaikan hal tersebut kepada Ketua MA yang baru. Pasalnya, selama Ketua Mahkamah Agung dijabat oleh M Hatta Ali penyalahguna narkotika dijatuhi hukuman minimum 4 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri.

“Padahal hukuman minimum empat tahun tersebut hanya untuk perkara peredaran narkotika,” ujar Anang mengingatkan. “Ini yang akhirnya menjadi masalah hukum melelahkan masyarakat dan masalah over kapasitas lapas di seluruh Indonesia,” pria kelahiran Mojokerto, 18 Mei 1958 itu memaparkan.

Anang memaparkan, karena kesulitan mendapatkan akses rehabilitasi maka dipastikan penyalahguna akan relap selama di penjara dan menjadi residivis setelah selesai menjalani hukum.

Padahal perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara sumir, dimana tersangkanya mengakui perbuatannya, barang buktinya jumlahnya dibawah SE MA no 4/2010, ada keterangan positif menggunakan narkotika, hanya perlu assesmen untuk mengetahui taraf kecanduan terdakwa, dan waktu perawatan yang diperlukan agar terdakwa sembuh dari sakit adiksi ketergantungan narkotikanya.

Anang Iskandar juga berharap Ketua MA membentuk Gugus Tugas untuk menjamin penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi  rehabilitasi sesuai tujuan dibuatnya UU narkotika.

***
DR Anang Iskandar

Dalam wawancara itu, Anang Iskandar demikian yakin, Ketua Mahkamah Agung yang baru bisa menindak para hakim yang memeriksa perkara narkotika namun tidak mempedomani SE MA  no 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi.

Selama ini, Anang mengungkapkan, setiap perkara narkotika di luar pengedar yaitu perkara penyalahgunaan narkotika, tidak dimintakan keterangan ahli. Yang menyatakan taraf kecanduan terdakwa dan rencana waktu lamanya rehabilitasi agar pulih sehingga perkara penyalahgunaan narkotika diperlakukan seperti peredaran narkotika.

Harapan terakhir dari Anang Iskandar pada Ketua Mahkamah Agung, agar para hakim khususnya hakim pengadilan negeri untuk mematuhi UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang secara khusus mendekriminalisasikan penyalahguna narkotika.

Artinya, perbuatan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum pidana namun penjatuhan sanksinya keluar dari sanksi pidana, sebagai gantinya adalah sanksi menjalani rehabilitasi.

***

Setting aturan dekriminalisasi penyalahguna narkotika dalam UU narkotika sebagai berikut:

Pertama, bahwa UU narkotika,  menjamin penyalah guna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 4d). Yang diberantas hanya pengedar (pasal 4c).

Kedua, penyalah guna dinyatakan sebagai dikriminal oleh UU narkotika diancam dengan sanksi pidana  (pasal 127/1), tidak memenuhi sarat dilakukan penahanan (pasal 21 KUHAP).

Ketiga, hakim dalam memeriksa perkata penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan pasal 54, 55 dan pasal 103.

Keempat, hakim diberi kewenangan bersifat wajib bukan fakultatif “dapat” menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa penyalah guna narkotika bila terbukti bersalah dan melakukan tindakan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah (pasal 103/1)

Kelima, kalau kondisi terdakwa yang sedang diperiksa sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau  pecandu secara yuridis wajib memutuskan hukuman menjalani rehabilitasi (pasal 54).

Keenam, kalau kondisi terdakwa yang sedang diperiksa hakim, sedang mendapatkan perawatan melalui wajib lapor maka terdakwanya tidak dapat dituntut secara pidana (pasal 55), hakim wajib menetapkan terdakwa menjalani rehabilitasi.

Ketujuh, hakim juga diberi kewenangan oleh turunan UU narkotika untuk menempatkan kedalam lembaga rehabilitasi selama proses pengadilan (pasal 13 PP no 25 tahun 2011)

Kedelapan, masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Artinya rehabilitasi sebagai bentuk sanksi bagi penyalah guna yang diperhitungkan sama dengan sanksi pidana.

Dalam wawancara itu, Anang Iskandar demikian yakin, Ketua Mahkamah Agung yang baru bisa menindak para hakim yang memeriksa perkara narkotika namun tidak mempedomani SE MA  no 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi.

 

Total Page Visits: 91 - Today Page Visits: 3
TIRAS.id

1 Komentar

  • Buat sya Keadilan hanya bisa kta dapatkan dari YME yaitu TUHAN.
    Sya Optimis Niat Baik Lahir Batin & ke Ikhlasan Bapak slama ini akan terbalaskan bahkan di jawab TUHAN…Amin🙏🙏🙏

Tinggalkan Balasan