NASIONAL

Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Mengkritisi Kebijakan Menteri KKP Yang Baru Soal Babby Lobster

TIRAS.id

TIRAS.id — Kebijakan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti yang melarang perdagangan lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih akan dihapus.

Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, agar benih benar-benar dibudidayakan. Menurut aturan tersebut benih lobster hanya boleh dijual jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti bobot benih lobster.

Dilarang menjual benih lobster yang belum siap panen. Larangan itu, mengharuskan benih lobster untuk tumbuh dan berkembang secara alami hingga berukuran di atas 200 gram.

Susi dengan keras melarang peredaran benih lobster di bawah 200 gram dan mulai bersuara untuk sikapnya itu di media sosial.

Ekspor benih lobster merupakan langkah yang tidak strategis dalam jangka panjang. Sebab, ekspor benih lobster yang kemudian dibudidayakan di negara tujuan, sangat menguntungkan negara importir.

Espor benih lobster akan menghancurkan sentra-sentra perikanan Indonesia. Sebab, membuka peluang ekspor benih lobster sama saja mengizinkan eksploitasi besar-besaran di beberapa sentra lobster.

Budidaya lobster merupakan karya alam. Maka, ekspor baby lobster, adalah langkah yang tidak tepat.

Hal ini, sikap Susi atas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang akan memberi sinyal akan membuka kembali kebijakan ekspor benih lobster.

Menteri KKP Edhy menyebut, kementeriannya tengah mempertimbangkan kebijakan untuk membuka kembali akses ekspor benih lobster yang sebelumnya ditutup.

Ia menekankan selagi pemerintah bisa membuat rantai perdagangan yang transparan dan benar, maka ekspor benih lobster justru akan mendatangkan keuntungan dan berkontribusi bagi ekonomi nasional.

 

“Coba kalau kita manage dengan baik, kita petakan wilayah lobster yang diambil ini, baru kita atur rapi-rapi, kita bikin aturannya siapa yang mengumpulkan, kita tunjuk yang mengumpulkan, pengusaha di sana, penerima di sana, langsung dagangnya dari Indonesia ke Vietnam,” jelasnya.

Setelah itu, kata Edhy, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa menarik pajak dan bea keluar atas ekspor benih lobster tersebut. Dengan begitu, negara pun mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Edhy menyakini kebijakan ini tak serta merta mengurangi pemenuhan kebutuhan benih lobster di dalam negeri. Begitu pula dengan kebutuhan untuk budidaya.

Sebab, pemerintah bisa mengaturnya dengan sistem kuota. Misalnya, berapa persen dari produksi benih yang boleh diekspor dan berapa yang harus tetap di dalam negeri untuk budidaya.

“Misalnya, dari setiap pengembang, kita beri kesempatan 50 persen (budidaya) di Indonesia, setelah sebesar kelingking atau telunjuk, kami minta 5 persen kita restocking, kita masukkan di tempat benih benih itu diambil,” terangnya.

“Sama juga dengan negara pengimpor di sana, di Vietnam, oke saya kasih tapi kami minta anda yang sudah produksi itu kembalikan sekitar sekian persen untuk kami restock di negara kami,” sambungnya.

Kendati begitu, Edhy belum memberi kepastian kapan sekiranya larangan ekspor benih lobster akan dicabut. Begitu pula dengan jangka waktu kapan aturan baru akan dikeluarkan.

Sebelumnya, Aturan itu berisi larangan perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri.

Total Page Visits: 84 - Today Page Visits: 2
TIRAS.id

Tinggalkan Balasan