rilis

Klarifikasi Kementerian Agama (Kemenag) RI, Soal Dana Rp 33 Miliar Untuk Empat Orang

Dr Ali Rokhmad Biro Perencanaan, Setjen Kementerian Agama.
TIRAS.id

TIRAS.id — Kementerian Agama (Kemenag) RI buka suara terkait temuan DPR soal anggaran diklat. “Bukan empat orang. Anggaran sebesar Rp 33 miliar itu untuk 4.030 orang,” kata Dr Ali Rokhmad Biro Perencanaan, Setjen Kementerian Agama.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wahib mengungkap terdapat anggaran program pendidikan dan pelatihan (Diklat) pada rencana anggaran dan program dalam Pagu Indikatif RAPBN untuk Kementerian Agama Tahun 2021 sebesar Rp33 Miliar untuk empat orang.

Hal itu ia utarakan saat menggelar Rapat Kerja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

“Kami lihat ada di rincian ada biaya Diklat, ada biaya Diklat empat orang yang biayanya tak masuk akal sebesar Rp33 miliar,” kata Abdul, wakil rakyat mempertanyakan diklat 4 orang saja Kemenag, mengapa harus sebesar Rp 33 miliar.

Pengajuan anggaran 2021 itu dianggap tak masuk akal ini merupakan program kediklatan bagi penguatan kapasitas SDM di Kemenag, khususnya bagi SDM dalam bidang tata kelola SDM, keuangan, perencanaan, penelitian, widyaiswara, hingga statistisi.

“Jadi, anggaran tiga puluh tiga miliar untuk 4.030 orang itu sudah dihitung seefisien mungkin sesuai standar biaya yang ditetapkan,” kata Ali, kemudian merinci kegiatan yang akan dilakukan dalam program tersebut.

Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan indeks harga per orang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sebesar Rp30.261.000 per orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan indeks sebesar Rp22.125.000 per orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan indeks sebesar Rp20.230.000 per orang.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk Diklat Teknis Tenaga Administrasi dan Diklat Tenaga Fungsional Administrasi.

“Total anggaran itu juga tersebar di 15 satuan kerja, yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan 14 Balai Diklat Keagamaan yang ada di seluruh Indonesia,” kata dia tentang pelatihan empat orang itu diakui sebagai salah ketik.

Para peserta diklat berasal dari lintas provinsi, sementara Balai Diklat Keagamaan kata Ali belum ada di setiap provinsi. Ali mencontohkan peserta diklat dari NTT harus mengikuti diklat di Balai Diklat Keagamaan Bali. Lantaran di daerahnya belum tersedia Balai Diklat.

Demikian juga aparatur Kemenag Kalbar dan Banten yang harus mengikuti program diklat di Jakarta.

“Anggaran ini sudah dialokasikan seefisien mungkin. Kemudian juga sudah dilakukan program diklat jarak jauh dan diklat di tempat kerja untuk menjangkau lebih banyak aparatur dibandingkan dengan pelaksanaan diklat reguler,” kata pemilik alirokhmad06@gmail.com.

Secara umum, komponen anggaran diklat terdiri dari biaya bahan perlengkapan, konsumsi, akomodasi, transportasi, dan jasa profesi pengajar. Besaran setiap komponen biaya ini disesuaikan dengan standar biaya masukan yang diterbitkan oleh Kemenkeu.

Tak hanya itu jangka waktu pelaksanaan diklat juga berbeda. Ali mengatakan ada yang ikut program hingga ada yang mengikuti program hingga 31 hari efektif. Semua tergantung jenis diklat yang diikuti. Demikian klarifikasi Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2019 dijabat oleh Jenderal Purn Fachrul Razi.

Total Page Visits: 36 - Today Page Visits: 3
TIRAS.id

Tinggalkan Balasan