TIRAS.id

Akhirnya Diumumkan Kabinet Jokowi-Maruf

TIRAS.id —  Presiden Joko Widodo memperkenalkan Kabinet Kerja Jilid 2 pada Senin, 21 Oktober 2019. Kandidat menteri diwawancara khusus di istana negara, satu persatu dengan syarat memakai baju putih.

Akan ada perubahan sejumlah nomenklatur di kabinet baru.

Jokowi mengakui sejumlah menteri lama akan kembali masuk ke kabinet. Tapi, kata dia, jumlah wajah baru lebih banyak.

“Masih sama [34 kementerian],” kata Jokowi. “Harus disertai kerja keras, jangan kita terjebak monoton. Harus berorienstasi pada kerja nyata,” tegas Presiden.

Tidak hanya diisi oleh kader partai, melainkan juga tenaga profesional.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari sumber pemberitaan dan sumber resmi pemerintahan tiap negara di Asia Tenggara, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah menteri yang terbanyak, yakni 34 menteri.

Malaysia berada di posisi kedua dengan jumlah 27 orang menteri. Penghitungan menteri tersebut juga memasukkan jabatan perdana menteri.

Demikian juga dengan menteri koordinator yang juga dimiliki beberapa negara, termasuk di Indonesia (empat menko).

Untuk memudahkan pembandingan-mengingat keberadaan sistem presidensial dan parlementer diterapkan di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Meski jumlah menterinya lebih sedikit dari Indonesia, Malaysia memiliki jumlah wamen lebih banyak, yakni 25 orang. Total ada 52 menteri dan wamen di Malaysia. Dengan kata lain, hampir semua departemen atau kementerian di Malaysia memiliki wamen (Deputy Minister).

Jika jumlah personel di kabinet Jokowi nantinya mencapai 52 orang (34 menteri dan 18 wamen), jumlahnya masih di bawah dari India. Negeri Bollywood tersebut saat ini memiliki 58 orang menteri (termasuk menteri muda dan wamen), menjadi yang terbanyak di dunia.

Sebaliknya, Swiss menjadi negara dengan jumlah kementerian paling sedikit, dengan hanya ada tujuh departemen yang dipimpin tujuh orang. Namun, produk domestik bruto (PDB) Swiss saat ini mencapai US$ 80.189,7 per kapita (2017), jauh meninggalkan Indonesia yang hanya US$3.846,9 pada periode sama.

Presiden Joko Widodo memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pertama, Presiden Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.

“Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu _endowment fund_ yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden, infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Kepala Negara ingin agar segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” jelasnya.

Keempat, Presiden Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.

Terkait penyederhanaan birokrasi, Kepala Negara berpandangan bahwa eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, pasti akan saya copot,” tegasnya.

Kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Total Page Visits: 45 - Today Page Visits: 1
Exit mobile version