TIRAS.id –– BENCANA MENGEPUNG INDONESIA, ELITE MALAH SIBUK 2029
1.730 Bencana Terjadi, Rakyat Terluka—Politisi Sibuk Pencitraan dan Berebut Panggung Kekuasaan
Indonesia belum selesai berhadapan dengan bencana. Banjir datang, longsor mengubur, karhutla membakar, gempa mengguncang, dan erupsi gunung api kembali mengingatkan bahwa negeri ini hidup di atas risiko.
Namun ada ironi yang mengusik.
Ketika rakyat berhadapan dengan bencana, elite politik justru mulai sibuk berhadapan dengan Pemilu 2029.
Konsolidasi partai bergerak. Pengurus daerah dilantik. Relawan bermunculan. Dukungan terhadap figur calon presiden mulai dipanaskan. Tokoh-tokoh politik melakukan safari dan sowan. Lembaga survei mulai sibuk menghitung siapa kuda hitam, siapa pasangan potensial, dan siapa yang memiliki peluang terbesar menuju Istana.
Sementara itu, di sejumlah daerah, rakyat masih berhadapan dengan lumpur, api, reruntuhan dan pengungsian.
Inilah ironi yang dibedah dalam Diskusi Publik “Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka”, di UC Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa, 15 September 2026.
1.730 Bencana, Bukan Sekadar Angka
Data resmi BNPB per 7 September 2026 mencatat 1.730 kejadian bencana sejak awal Januari.
Karhutla menjadi yang tertinggi dengan 627 kejadian. Berikutnya banjir sebanyak 543 kejadian, cuaca ekstrem 324, tanah longsor 105, kekeringan 101, gelombang pasang atau abrasi 14, gempa bumi 13, dan tiga erupsi gunung berapi.
Enam provinsi bahkan mengalami karhutla cukup serius: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Pada periode Juli-September, erupsi Gunung Anak Krakatau dan gempa berkekuatan 7,7 magnitudo di Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi pengingat bahwa ancaman bencana tidak pernah benar-benar pergi.
Tragedi erupsi Anak Krakatau juga meninggalkan duka bagi dunia jurnalistik setelah sejumlah pewarta dilaporkan raib ketika menjalankan tugas peliputan dan hingga kini belum mendapatkan titik terang.
Tetapi apakah bencana menjadi agenda utama partai politik?
Pertanyaan itulah yang kemudian mengemuka.
Politik Citra Mengalahkan Politik Keselamatan?
Pengamat Politik UGM dan peneliti dinamika politik Indonesia, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., melihat ada masalah mendasar dalam cara partai politik bekerja.
Menurut Arie, partai politik semakin terjebak dalam logika elektoral.
“Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan,” ujarnya.
Masalahnya, bencana bukan peristiwa tiga hari.
Bencana bisa menghapus rumah dalam hitungan menit, tetapi pemulihannya membutuhkan bertahun-tahun. Karena itu, menurut Arie, bencana harus ditempatkan sebagai agenda politik jangka panjang.
Bukan sekadar datang membawa bantuan ketika kamera televisi menyala.
Bukan sekadar mengunggah foto bersama korban. Bukan sekadar membagikan paket sembako. Dan bukan sekadar menjadi konten media sosial.
“Dari kejadian bencana-bencana alam harusnya publik memiliki memori untuk menentukan pilihannya di Pemilu. Jika partai politik abai terhadap kesadaran penanganan bencana alam maka sama saja dengan mengubur dirinya sendiri,” tegasnya.
Jangan Sampai Korban Bencana Hanya Jadi Latar Foto
Kritik lain datang dari Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc., dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga.
Menurut Didik, problem kebencanaan Indonesia bukan semata-mata karena teknologi yang tidak memadai.
Data mengenai daerah rawan bencana sebenarnya tersedia.
“Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan. Anggaran dipotong, tata ruang dilanggar, dan parpol tidak pernah menjadikannya isu prioritas,” katanya.
Pernyataan itu menohok.
Sebab, dalam banyak momentum bencana, partai politik sering kali hadir paling cepat ketika kamera tersedia. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mengawal agar bencana yang sama tidak berulang tahun depan?
Partai politik, kata Didik, seharusnya mendorong legislasi mitigasi, mengawal anggaran kebencanaan, dan memastikan kadernya di lembaga eksekutif maupun legislatif bekerja untuk pengurangan risiko bencana.
Dengan kata lain, politik kebencanaan harus dimulai sebelum bencana datang, bukan setelah korban berjatuhan.
Ketika 2029 Mulai Mengalahkan 2026
Diskusi tersebut juga menyoroti fenomena politik nasional yang mulai memanas jauh sebelum Pemilu 2029.
Konsolidasi partai dan pelantikan struktur hingga daerah berlangsung. Pembentukan relawan dan barisan pendukung sejumlah figur mulai terdengar. Manuver politik para tokoh semakin terbuka.
Nama Gibran Rakabuming Raka juga mulai dikaitkan dengan pembentukan relawan dan barisan dukungan menuju 2029.
Di sisi lain, muncul pula aktivitas sejumlah tokoh yang pernah berseberangan atau bahkan dipecat dari partai politik, termasuk fenomena sowan politik ke Solo yang oleh forum dikritik sebagai bagian dari panggung pencitraan.
Lembaga survei pun mulai memainkan perannya dalam membaca peta pertarungan 2029.
Siapa kuda hitam? Siapa calon kuat? Siapa pasangan paling menjual?
Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi ruang publik.
Tetapi ada pertanyaan lain yang tak kalah penting: Bagaimana nasib korban bencana dalam kalkulasi politik tersebut?
“Syahwat Politik” Diminta Direm
Moderator diskusi, Dr. Ari Junaed, S.H., M.Si., dari Nusakom Pratama Institute, menekankan bahwa bencana harus dibaca sebagai persoalan politik yang etis.
Bukan sekadar urusan teknis pemerintah.
Forum bahkan menyampaikan seruan agar elite politik nasional meredam syahwat politik dan menghentikan berbagai atraksi politik yang hanya mengejar validasi ketokohan.
Salah satu kritik diarahkan pada praktik pembajakan momentum adat menjadi panggung seremonial untuk membangun citra politik. Forum menilai tradisi dan kebudayaan semestinya dihormati sebagai ruang kebersamaan masyarakat, bukan semata-mata dijadikan instrumen legitimasi politik.
Partai politik juga didorong kembali kepada fungsi dasarnya: menjadi tempat penyemaian kader yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Bukan tempat penampungan figur bermasalah. Bukan kendaraan menuju kekuasaan semata. Dan bukan mesin pencitraan lima tahunan.
Lima Tuntutan dari Yogyakarta
Diskusi yang dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana, dan jurnalis itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Pertama, partai politik harus memasukkan agenda kebencanaan ke dalam platform serta AD/ART.
Kedua, DPR dan pemerintah diminta memperkuat anggaran mitigasi dan tidak menjadikan sektor tersebut sebagai korban efisiensi.
Ketiga, kader partai di daerah rawan bencana harus aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
Keempat, isu kebencanaan harus menjadi indikator kinerja politik, bukan sekadar alat mendulang popularitas.
Kelima, elite politik nasional diminta mengedepankan etika politik dan menghentikan atraksi politik yang mengorbankan kepentingan publik demi pencitraan.
Rakyat Punya Ingatan
Ada satu hal yang mungkin dilupakan politisi: rakyat punya ingatan. Rakyat mengingat rumah yang hanyut.
Mengingat sawah yang terbakar. Mengingat keluarga yang hilang. Mengingat anak-anak yang belajar di pengungsian. Mengingat bantuan yang datang. Dan, yang tak kalah penting, rakyat juga bisa mengingat siapa yang datang hanya ketika kamera hadir.
Pemilu 2029 memang masih penting. Tetapi bagi keluarga yang malam ini tidur di tenda pengungsian, 2029 terlalu jauh untuk dipikirkan.
Mereka membutuhkan rumah hari ini. Membutuhkan air bersih hari ini. Membutuhkan makanan hari ini. Membutuhkan perlindungan hari ini.
Dan membutuhkan pemerintah serta wakil rakyat yang bekerja hari ini. Karena itu, pesan penutup diskusi di Yogyakarta terdengar sederhana, tetapi keras:
Jangan sampai elite sibuk menghitung suara 2029 ketika rakyat sedang menghitung berapa banyak anggota keluarganya yang masih selamat.
Sebab kekuasaan bukan hanya soal siapa yang menang dalam pemilu. Kekuasaan juga diuji dari bagaimana ia memperlakukan rakyat ketika rakyat sedang terluka.
