Kartu Merah OJK ke Recapital Sekuritas Indonesia

TIRAS.id

TIRAS.id — Belum ada rilis dari PT Recapital Sekuritas, mengenai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin PT Recapital Sekuritas Indonesia sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek per 30 Januari 2020.

Recapital Sekuritas berdiri pada 19 Februari 1990 dengan nama Putrajuang Sekupindo.

Berdasarkan data OJK, perusahaan mengantongi izin sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor KEP-143/PM/1992 tertanggal 12 Maret 1992 dan dan KEP-08/PM/PEE/2000 tertanggal 12 Juli 2000.

Pada 2000, perusahaan berganti nama menjadi Rifan Financindo Sekuritas sebelum akhirnya menjadi Recapital Sekuritas Indonesia setelah diakuisisi oleh Recapital Advisors, induk perusahaan (holding) investasi Recapital Grup.

Perusahaan telah mendapatkan rapor merah sejak beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2016 lalu, perusahaan terkena suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran Modal Kerja Bersih Bersih Disesuaikan (MKDB) di bawah ketentuan. Sebagai catatan, minimal MKDB perusahaan sekuritas anggota bursa adalah Rp25 miliar.

Berdasarkan IDX Fact Book 2019, per 30 Januari 2018, BEI akhirnya mencabut surat persetujuan anggota bursa perusahaan.

Recapital Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan sekuritas di bawah naungan Recapital Group.

Recapital Sekuritas merupakan bagian dari Recapital Advisory, yang didirikan Rosan sejak 1997 dengan nama PT Republik Indonesia Funding, atau Finance Indonesia. Namanya kemudian diubah menjadi Recapital hingga pernah memperkerjakan 24.000 karyawan.

Selain Recapital Sekuritas, Recapital juga memiliki PT Recapital Asset Management, PT Global Sarana Lintas Artha, PT Recapital Life Insurance (Relife), PT Recapital General Insurance (Reguard), dan sempat membeli PT Bank Pundi Tbk (BEKS).

Sebagai pengingat, Recapital Group merupakan bisnis multisektoral yang didirikan oleh Sandiaga Uno bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani dan Elvin Ramli pada 23 tahun lalu. Namun, Rosan dan Sandi sudah lama tak mengurusi bisnisnya, malah asyik di organisasi.

Selain mencabut izin usaha Recapital Sekuritas, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp700 juta karena perusahaan terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 107 Tentang Pasar Modal (UUPM).

Dalam hal ini, perusahaan menyembunyikan Perjanjian Penerbitan Obligasi Tukar dengan PT Nexis Inti Persada. Perusahaan tidak mencatatkan penerimaan dana hasil penerbitan Obligasi Tukar tersebut sebagai hutang dalam Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Apabila dicatat, nilai MKDB perusahaan seharusnya berkurang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi pencabutan izin perantara pedagang efek (PPE/broker) beserta denda kepada mantan direktur utama PT Recapital Sekuritas Indonesia yakni Abi Hurairah Mochdie.

Berdasarkan pengumuman OJK di situs resminya, Senin kemarin (3/2/2020), Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana menyatakan sanksi itu berkaitan dengan jabatan Abi sebagai penanggung jawab MKBD (modal kerja bersih disesuaikan) di perusahaan tempatnya bekerja, Recapital Sekuritas.

Selain sanksi denda dan pencabutan izin, OJK juga menjatuhkan sanksi larangan menjabat pengurus, pemegang saham, dan pegawai kunci di perusahaan pasar modal selama 3 tahun kepada Abi, yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (Propami).

Sanksi diberikan karena Recapital dinilai melanggar regulasi di bidang pasar modal.

Dilansir dari halaman resmi OJK, Selasa (4/2/2020), berdasarkan hasil pemeriksaan, Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

“Atas pelanggaran tersebut, PT Recapital Sekuritas Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek,” tulis OJK.

Sementara itu, Abi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dikenai denda sebesar Rp600 jutaserta pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek. Abi juga mendapat perintah tertulis berupa larangan menjadi pengurus, pemegang saham, dan atau pegawai kunci di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal selama tiga tahun.

Tinggalkan Balasan