google.com, pub-6135897251816907, DIRECT, f08c47fec0942fa0
HUKUMViral

“2030 Indonesia Mengalami Bencana Narkotika”

TIRAS.id

 

Kepala Badan Narkotika Nasional 2012–2015

TIRAS.id — Indonesia terancam menjadi “negara gagal” dalam perang melawan narkotika.

Bukannya “kalah”, karena apa-apa. Tapi, karena “salah” dalam menafsirkan tentang strategi perang melawan penyalahgunaan dan melawan peredaran gelap narkotika.

Dalam sejarah mencatat, terdapat kekeliruan dari implementasi “strategi perang” melawan narkotika.

Yang terjadi sekarang, upaya “paksa” dalam menahan dan memenjarakan penyalahguna yang “sama”, seperti pengedar.

Ini menjadi  pemicu, gagalnya “perang” melawan narkotika dan sekaligus penyebab bencana narkotika di Indonesia.

Penyalahguna narkotika dalam stategi implementasi, dilakukan upaya “paksa” berupa penahanan. Dan, dijatuhi sanksi penjara, membuat negara “kedodoran” dalam memerangi masalah penyalahgunaan narkotika.

Negara kedodoran?

Ya, karena kemudian, terjadi permasalahan di dalam Lapas, seperti over capacity, penyalahgunaan peredaran dalam lapas.

Tak hanya itu, bahkan di Lapas terjadi “sakau” bersama sebagai akibat orang sakit adiksi kecanduan narkotika. Dan, gawatnya lagi, banyak gangguan mental kejiwaan. Itu karena, mereka dijatuhi hukuman penjara.

Timbulnya permasalahan residivisme penyalahgunaan narkotika. Semua dampak, dari berlangsungnya kejadian di luar akal sehal kita, dimana dampaknya baru terasa kemudian. Setelah selesai menjalani hukuman penjara.

Contoh? Sebut saja, Jenniver Dunn. Dan, masih ada ribuan “Jenniver Dunn” lain-nya yang menjadi residivis semacam ini. Mereka “masuk”, karena penyalahguna narkotika, dijatuhi hukuman penjara tanpa upaya rehabilitasi.

Tumbuh suburnya permintaan akan narkotika, yang diikuti pertumbuhan supply-nya ini, menyebabkan Indonesia, menjadi sasaran bisnis gelap narkotika dunia.

Last but not least, negara menghasilkan generasi adiksi yaitu generasi sakit, ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan.

Ini yang sempat kita kenal sebagai generasi “bunga”. Penyebab terjadinya lost generation, yang saya katakan sebagai “bencana narkotika”.

Berdasarkan sejarah, kegagalan perang melawan narkotika terjadi ketika Amerika di bawah Presiden Nixon.

Kala itu Nixon, memimpin perang melawan narkotika dengan strategi memenjarakan siapa saja yang terlibat narkotika, tidak pandang bulu bagi penyalah guna maupun pengedar.

Strategi “gagal perang” dari pimpinan Amerika tersebut, saat ini seakan diimplementasi di Indonesia. Model “perang” melawan narkotika, dengan memenjarakan penyalah guna.

Artinya, cara memerangi narkotika di Indonesia saat ini, sama persis dengan cara  yang menyebabkan gagalnya Amerika. Bukan untuk menakuti, tapi kiranya membuat kita menyimak cerita buruk, bagaimana AS, dalam memimpin perang melawan narkotika kala itu.

Kenapa implementasi “perang” melawan narkotika di Indonesia, menggunakan strategi “gagal”nya perang melawan narkotika pimpinan Amerika kala itu ?

Padahal, strategi “perang” melawan narkotika berdasarkan UU Narkotika sudah jelas. Yang berlaku adalah, merehabilitasi, penyalahguna narkotika agar sembuh.

Dan, poin dari UU Narkotika  memenjarakan pelaku peredaran gelap narkotika. Kita harus memutus jaringan peredaran gelap-nya.

Mengapa penegak hukum dan masyakat menafsirkan penyalah guna, semata mata sebagai kriminal saja?  Sehingga, “pemakai” harus dihukum penjara agar punya efek jera, biar kapok ?

Apa tidak tahu, kalau tujuan dibuatnya UU narkotika itu, untuk menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi ?

Apa tidak tahu, kalau penyalah guna adalah orang sakit adiksi ketergantungan narkotika. Dan, gangguan mental kejiwaan yang bersifat kronis, kalau ditahan dan dipenjara akan relap dalam tahanan / penjara ?

Apa tidak tahu, kalau penyalah guna dipenjara tanpa rehabilitasi?

Jika kejadiannya semacam ini, menyebabkan “sakau” bareng dalam penjara. Maka, ini sama saja mendengar “oknum” yang memberi dampak, bisa meluluh lantakkan Lapas

Apa tidak tahu, bahwa rehabilitasi itu bentuk hukuman pokok sama dengan pidana mati, pidana penjara, denda, kurungan dan pidana tutupan ?

Apa tidak tahu, kalau penegak hukum diberi kewenangan untuk menempatkan penyalahguna dalam lembaga rehabilitasi selama proses penegakan hukum pada semua tingkat pemeriksaan ?

Apa tidak tahu, kalau hakim diberikan kewenangan mutlak untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti bersalah ?

Kesalahan penafsiran dalam mengimplementasikan UU narkotika yang berlaku saat ini, bisa menjadi “kriwikan dadi grojokan”.

Dalam budaya Jawa istilah kriwikan dadi grojogan merupakan peribahasa yang artinya masalah kecil menjadi besar. Menjadi besar bukan karena memang sesuatu yang amat penting tetapi karena salah dalam pemecahan dan banyak yang ikut bicara dan ingin ikut memecahkan yang justru memperkeruh masalah.

Dosa Turunan?

Maka, kalau sekarang kita sering mendengar istilah “darurat narkotika”. Itu hanya “dosa turunan”.

Apabila tidak dilakukan perubahan cara menangani penyalahguna, bisa jadi 10 tahun yang akan datang Indonesia mengalami “bencana narkotika”.

Sebagai catatan, karena penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika belum, tersistem dalam implementasi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dengan tujuan, agar penyalah guna narkotika dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya tidak dilakukan penuntutan secara komulatif maupun subsidiaritas dengan pengedar.

Jangan juga dilakukan, upaya paksa penahanan.

Sebaliknya, UU sudah menegaskan, jika dia terbukti yang bersangklutan dihukum seumur hidup, untuk ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi. Selama “proses penegakan hukum” dan dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai tujuan dibuatnya UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Maka, saya menyarankan kepada petinggi penegak hukum mulai Kepala BNN, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA sampai Menkumham.

Saran juga, kepada sosok yang menjadi pengemban fungsi rehabilitasi, mulai dari Menkes, Mendagri, sampai Mensos untuk duduk bersama.

Yuk, diskusi mencari titik temu agar penyalah guna narkotika dilakukan penegakan hukum secara rehabilitatif.

Dr Anang Iskandar, aktivis anti narkoba terus menjadi pembicara soal, pentingnya rehabilitasi narkoba, daripada mereka (para pengguna) di penjara.

 

Tinggalkan Balasan